Kadin Jabar Tak Kunjung Gelar Musprof, Kabupaten dan Kota Ancam Gelar Musyawarah Luar Biasa

BANDUNG, iNewsCimahi.id - Perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kabupaten dan kota di Jawa Barat menuntut Kadin Jawa Barat segera menggelar Musyawarah Provinsi (Musprof) tahun 2024 untuk menentukan kepemimpinan Kadin Jabar periode selanjutnya. Mereka mengancam akan menggelar musyawarah luar biasa jika Musprof tak kunjung digelar.

Baca Juga

Kolaborasi Kembangkan UMKM, Pos Indonesia Tandatangani Kerja Sama dengan TikTok bersama Kadin

Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat Drs H. Tb Basit Subbahi MM mengatakan, belum lama ini dia mendapatkan laporan telah digelar pertemuan Kadin kabupaten dan kota.  Pertemuan itu muncul sebagai respons atas situasi yang sedang terjadi di Kadin Jabar.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 20 perwakilan Kadin dari kabupaten/kota se-Jawa Barat serta perwakilan anggota luar biasa (ALB) Kadin Jabar, menuntut agar Musprof 2024  Kadin Jabar segera digelar maksimal pada 27 Agustus 2024. Karena semestinya, Musprof digelar pada akhir Juli lalu. Namun hingga kini terus diundur tanpa alasan jelas.

Baca Juga

Kadin KBB Gelar Mukab, Pendaftaran Calon Ketua Segera Dibuka

"Jika sampai tanggal 27 Agustus belum juga digelar Musprof, Kadin kabupaten dan kota akan menggelar Musprof Luar Biasa," tegas Basit yang juga Mantan Wakil Ketua Bidang SDM dan Ketenagakerjaan Kadin Jabar.

Baca Juga

Serap Jutaan Lapangan Kerja, Kadin Sebut Produktivitas Lahan Pertanian Perlu Didorong

Menurut dia, sebagaimana amanat AD/ART, kepengurusan Kadin Jabar mestinya telah menggelar Musprof. Terlebih, posisi Ketua Kadin saat ini adalah hasil penunjukan setelah adanya anomali tiga tahun lalu.

"Seharusnya, kepemimpinan Kadin Jabar saat ini sudah berakhir pada 7 Februari 2024. Namun, diberikan perpanjangan waktu hingga maksimal Desember 2024. Salah satu amanatnya adalah untuk menggelar Musprof," jelas dia.

Baca Juga

Rasio Pengusaha Masih Rendah, Kadin Dorong Perempuan Jadi Entrepreneur

Melalui Musprof, Basit berharap Kadin Jabar bisa menentukan arah kedepan di tengan iklim usaha yang penuh ketikakpastian. Sehingga, siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua Kadin Jabar, harus memiliki visi membangun ekonomi Jawa Barat. Kadin kedepan, harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, melakukan pembinaan anggota, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Baca Juga

Kadin Jabar Instruksikan Perusahaan Taat Bayar THR

Pemilihan pemimpin Kadin ke depan harus dilakukan dengan cermat, tanpa mengedepankan aspek pragmatisme. Siapapun yang memiliki visi bagus membangun Kadin Jabar, mesti diberi ruang dan kesempatan. "Termasuk kalangan muda, juga memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri, asalkan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan," ujarnya.

Lebih lanjut Basit mengatakan, kondisi Kadin Jabar saat ini tidak baik-baik saja. Sebagai orang lama, dia menyatakan keprihatinannya atas kondisi Kadin Jabar saat ini. 

Dia mengungkapkan, bahwa Kadin Jabar memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang memahami pentingnya amanah organisasi. Kadin Jabar harus berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Jawa Barat. Oleh karena itu, perlu ada perubahan signifikan dalam citra dan kinerja Kadin ke depan.

“Harus segera diambil langkah cerdas dan cepat untuk mengatasi kondisi Kadin Jabar saat ini. Karena, salah satu gejolak yang terjadi saat ini disebabkan oleh krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Kadin Jabar saat ini,” katanya.

Krisis tersebut, lanjut Tb Basit, ditandai dengan adanya mosi tidak percaya dari Kadin kabupaten/kota dan Anggota Luar Biasa (ALB), yang merupakan hasil akumulasi dari berbagai persoalan selama beberapa tahun terakhir. 

Dia menyoroti sejumlah masalah, termasuk kurangnya pendelegasian wewenang yang menyebabkan mesin organisasi tidak berjalan, buruknya komunikasi, serta rotasi sepihak terhadap enam wakil ketua, dan komite tetap (komtap) tanpa alasan yang jelas. 

Selain itu, dia juga mengkritik kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan tidak adanya pembinaan terhadap Kadin kabupaten/kota. Dia mencatat ada enam daerah yang dibiarkan tanpa perhatian, tanpa adanya caretaker yang ditunjuk namun mereka seolah dibiarkan.

“Berbagai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena khawatir akan menjadi bola salju yang semakin besar. Saya pun menyayangkan jajaran dewan pertimbangan Kadin lainnya yang seolah kurang peka atas kondisi saat ini,” ujar dia.

Terlebih, sejak 2019 sampai 2024, citra Kadin kurang baik. Di mana Musprof Cirebon pada 2019 yang diikuti Musprof luar biasa di Purwakarta telah terjadi pergantian kepemimpinan atas berbagai dinamika di internal Kadin. Sejak saat itu, citra dan wibawa Kadin seolah tak memiliki marwah  sebagai rumah besar bagi para pengusaha.

Dia menegaskan, jika Kadin Jabar terus mengalami kekisruhan, maka dunia usaha yang akan dirugikan, terlebih lagi dalam kondisi ekonomi yang saat ini tidak stabil. Basit mengingatkan bahwa Kadin lahir dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 sebagai induk organisasi dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. 

“Tapi ternyata dalam beberapa tahun terakhir, komunikasi antara Kadin Jabar dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta kabupaten sangat buruk. Padahal mestinya Kadin menjadi mitra pemerintah daerah,” imbuh dia.

Editor : Okky Adiana