BUMD Bukan ATM, Daddy Rohanady Dukung Rencana Gubenur Jabar Terpilih KDM

BANDUNG, iNewsCimahi.id - Wacana pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat terus mengalir. Hal tersebut mengundang berbagai tanggapan satu diantaranya dari Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady.

Politisi senior dari Partai Gerindra ini mendukung rencana Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jabar.

Menurut Daddy, ada wacana pembentukan holding perusahaan guna mengoptimalkan kinerja BUMD yang ada. Namun, ia menegaskan bahwa rencana ini harus didasarkan pada perhitungan matang.

"Ya, katanya akan ada holding. Kelihatannya ke arah itu," kata Anggota DPRD Jabar dari dapil Jabar 12 ini kepada wartawan, Jumat 14 Februari 2025.

Daddy menekankan bahwa sebelum pembentukan holding, perlu dilakukan audit menyeluruh dan due diligence guna mendapatkan gambaran kondisi aktual BUMD.

"Tentu harus dilakukan audit menyeluruh, dan ada due diligence," tegasnya.

Daddy menilai pembenahan BUMD harus segera dilakukan agar tidak terus membebani APBD. Sebaliknya, BUMD diharapkan bisa berkembang dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.

"Masalahnya ada mindset yang salah. APBD dianggap sebagai ATM oleh oknum-oknum pengelola BUMD," ungkap Daddy.

Untuk mempercepat pembenahan, Daddy mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Jabar. Ia berharap Pansus dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada gubernur baru mengenai persoalan BUMD.

"Kemarin-kemarin saya jadi inisiator Pansus, tapi kawan-kawan Komisi III minta waktu. Saya bilang mangga saja," katanya.

Namun, Daddy menyadari bahwa kewenangan pembentukan Pansus ada di tangan Komisi III DPRD Jabar. Meski begitu, ia tetap berharap langkah konkret segera diambil demi perbaikan tata kelola BUMD di Jawa Barat.

Editor : Okky Adiana