Terkait Bisnis Pakaian Bekas Impor, Ini Langkah yang Dilakukan Pemkot Cimahi

CIMAHI, iNewsCimahi.id - Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi, tak akan terburu-buru menindaklanjuti aturan pemerintah pusat yang melarang bisnis pakaian bekas impor atau thrifting.

Di Kota Cimahi sendiri ada beberapa titik bisnis thrifting seperti di Cibeureum dan Jalan Lurah.

Kepala Disdagkoperind Kota Cimahi Dadan Darmawan mengatakan, terkait larangan bisnis thrifting itu pihaknya akan mengeluarkan surat edaran kepada para pedagang yang tersebar di beberapa titik.

"Tapi untuk itu (penindakan) tidak akan terburu-buru karena sekarang kondisinya lagi Ramadan, kasihan para pedagang. Jadi harus pelan-pelan dulu dan dikasih tahu," ujar Dadan, dari laman Pemkot Cimahi, Jumat (24/3/2023).

Sebelum mengeluarkan surat edaran itu, pihaknya akan mendata masyarakat yang melakukan bisnis thrifting tersebut agar mudah menindaklanjutinya sesuai aturan dari pemerintah pusat.

"Tapi sudah ada beberapa yang terindikasi seperti di Cibeureum," ungkap Dadan.

Dadan juga mengatakan, dari informasi yang diterima bahwa pedagang pakaian di Cibeureum itu memang menjual pakaian bekas impor. Namun terkait hal itu perlu dicek ulang untuk memastikan mereka berbisnis thrifting atau tidak.

"Termasuk di titik lainnya kita akan cek lagi, jadi untuk sementara kita belum ada rencana ke sana (penindakan) karena harus ada solusi yang disiapkan," ucapnya.

Mengenai hal ini, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan aparat kepolisian dari Polres Cimahi karena pemerintah pusat juga melibatkan anggota Bareskrim Polri dalam menyita pakaian bekas impor tersebut.

"Nanti bersama beberapa OPD terkait, nanti akan kita coba komunikasikan termasuk dengan polisi. Kalau saat ini baru akan mengeluarkan pemberitahuan dulu," pungkasnya.

Editor : Okky Adiana