JAKARTA, iNewsCimahi.id - Menjelang Pemilu 2024 Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan bahaya isu politik identitas yang berpotensi mengakibatkan polarisasi masyarakat.
Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kerap mengingatkan bahaya politik identitas bagi Indonesia, terutama menjelang pesta demokrasi.
Politik identitas seharusnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah menjadi instrumen politik untuk memecah belah.
Politik identitas menjadi berbahaya jika disalahgunakan untuk instrumen politik kebencian guna memunculkan potensi polarisasi di masyarakat.
“Seharusnya identitas untuk memperkuat persatuan dan bukan untuk politik pecah belah,” kata Juri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/12).
Eks ketua KPU itu menyampaikan bahwa politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan menjelang Pemilu 2024.
Hal itu karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial. Juri merespons positif langkah Bawaslu yang telah menganalisis isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan kegiatan politik identitas.
“Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat,” kata Juri Ardiantoro.
Editor : Megha Nugraha