3 Prof Jepang Kenalkan Simulasi Interaksi Sosial dalam Komputer di ICMEM 2024, Indonesia Juga Bisa

Salah satu kebijakan publik yang menjadi fokus adalah kebijakan tata kota. Dalam suatu kota, ada warga yang tinggal di dekat dan jauh dari fasilitas, sehingga ada perbedaan waktu dalam kemampuan mendapat pertolongan tim medis saat terjadi sebuah keadaan darurat seperti serangan jantung. Tata kota juga menentukan di mana, kapan, dan bagaimana sebuah penyakit, seperti COVID-19, menular. 

Di masa lalu, seorang peneliti harus membuat suatu dataset secara manual untuk mendefinisikan relasi keluarga, relasi pekerjaan, dan relasi pergerakan antaraktor di dalam kota untuk memahami bagaimana COVID-19 menyebar. Dengan social simulation dalam D2J, langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan lebih cepat. 

“Sangat mungkin untuk membuat D2I, Digital Twin Indonesia Platform, jika peneliti dan pemerintah Indonesia tertarik,” ujar Prof. Ichikawa.

Rekomendasi kebijakan publik yang dihasilkan harus disetujui oleh pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan perwakilan rakyat. Kadang, pembuat kebijakan tidak bisa memahami secara penuh proses dan hasil dari simulasi ABS. “Kami melibatkan pemangku kepentingan melalui gamifikasi,” jelas Prof. Shingo Takahashi. Pemangku kepentingan diajak mereka ulang simulasi melalui permainan melalui gamifikasi dari agent-based modeling (GAM).

Setelah bermain peran yang mencerminkan proses simulasi sosial, para pemangku kepentingan dapat melihat bahwa konsekuensi atau hasil permainan mereka mirip dengan hasil simulasi. Dengan pemahaman yang lebih dalam dan validasi hasil gamifikasi, rekomendasi dari simulasi akan lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kebijakan publik.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, simulasi sosial dapat memodelkan interaksi dalam masyarakat dengan lebih akurat. Pemerintah, akademisi, dan industri dapat menggunakan metode ini untuk membuat keputusan dan rekomendasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Editor : Okky Adiana