Ngamprah, iNewsCimahi.id - Sebagai upaya mewujudkan birokrasi 4.0 dalam mempercepat pelayanan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengucurkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) KBB.
Akan tetapi, Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, menjelaskan ada sejumlah ornamen dan kelengkapan teknis yang harus dipenuhi terkait kehadiran gedung MPP KBB tersebut.
"Saya hari ini telah meninjau pembangunan MPP KBB. Kalau secara fisik sudah selesai, hanya tinggal tambah sejumlah ornamen lain saja," jelas Hengky, Senin (26/12/2022).
Ia pun menjelaskan, diperlukan sejumlah penambahan hiasan wisata dan instalasi infrastruktur jaringan, seperti perangkat komputer dan lainnya. Untuk itu, pihaknya pun akan mengajak instansi lain, seperti Samsat dan Imigrasi.
"Jadi, MPP KBB ini diharapkan bisa menjadi pelayanan perizinan," pungkasnya.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat KBB yang ingin mengurus paspor tidak perlu lagi ke Kota Bandung.
Lebih jauh, untuk pengaduan masyarakat juga bisa dilakukan di MPP KBB. Termasuk, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, semuanya itu kata dia, bakal dilengkapi secara bertahap pada tahun depan.
"Selain itu bisa juga untuk konsolidasi dan perubahan data, akan tetapi semua akan dilakukan bertahap di tahun 2023," paparnya.
Namun demikian, ia juga menyebut tahun ini baru dilakukan pembangunan fisik terlebih dahulu sebab anggaran pembangunan MPP KBB dialokasikan dari APBD perubahan.
"Karena tahun depan anggaran yang dialokasikan tidak kalah besar, yakni sekitar Rp 3-4 miliar yang diperuntukkan untuk server dan perangkat lainnya dengan spesifikasi yang tinggi," ungkapnya.
Hengky memastikan untuk kelengkapan lainnya akan dilakukan proses pelelangan dan penataan lebih lanjut. "Mungkin bisa kita lakukan di akhir Februari 2023," ucapnya.
Editor : Megha Nugraha