Dengan adanya ini, diutarakan Sapta, pihaknya memiliki ukuran yang jelas dalam menentukan suatu daerah apakah toleran atau tidak. Hal itu pula yang bakal menjadi pijakan pihaknya untuk melakukan perbaikan bila ada kejadian yang dinilai intoleran.
“Kami sudah punya ukuran jelas. Jika misal Jawa Barat dinilai intoleran kita siap memperbaiki, aspeknya apa aja. Mana yang harus di-push, kurang apa saja. Kita perlu kalau kurang kurangnya itu apa. Supaya tak kurang lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Jabar Ruliadi sebagai project leader menambahkan, variabel-variabel tersebut dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan realibilitas sebagai bentuk uji instrumen, sehingga variabel dan indikator yang dirumuskan bisa digunakan sebagai alat ukur untuk menyusun indeks toleransi umat beragama di Jabar.
“Uji instrumen dilakukan di tiga kota/kabupaten yang ada di Jabar mewakili wilayah Priangan, perkotaan, dan sub urban, seperti Kota Bandung, Depok, dan Kabupaten Tasikmalaya. Ada 90 responden dalam uji instrumen ini yang menggunakan metode multistage random sampling. Mereka pun diwawacara tatap muka per 11 Oktober sampai 25 Oktober 2023,” tuturnya.
Editor : Okky Adiana
Artikel Terkait
