Menuju Agile Governance dalam Keterbukaan Informasi Publik

BANDUNG, iNewsCimahi.id - Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar) menyelenggarakan diskusi pendalaman Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan tema Agile Governance dalam Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Strategi Kebijakan Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, pada Rabu 26 Maret 2025.

Prof Didin Muhafidin, Guru Besar Kebijakan Publik FISIP Universitas Padjadjaran, Rektor Universitas Al Ghifari, sekaligus Dewan Pakar ICMI. Mereka membuka acara dengan memperkenalkan jajaran komisioner periode baru serta menghaturkan terima kasih kepada para komisioner Komisi Informasi Jawa Barat tiga periode sebelumnya atas dedikasi merekadalam memajukan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. 

Baca Juga

Kunjugan Lintas Lembaga ke KI Jabar: Sinergi dan Kolaborasi Wujudkan Transparansi Secara Nyata

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Husni Farhani Mubarok menggatakan pentingnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik dalam merumuskan strategi kebijakan publik yang efektif dan berorientasi pada transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. 

“Keterbukaan informasi publik bukan hanyasekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan strategi kebijakan yang dapat memperkuat kepercayaan publikterhadap pemerintah,” tegas Husni Farhani Mubarok.

Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat serta mendorong pengembangan kebijakanyang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. 

Diharapkan, melalui forum ini dapatdi identifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambiloleh pemerintah dan masyarakat guna memperkuatketerbukaan informasi publik.

Dalam pemaparannya, Prof Didin Muhafidin menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, penerapan konsep Agile Governance menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, terutama dalam menghadapi perubahan yang cepat di era digital. 

Diskusi ini juga membahas bagaimana strategi kebijakan publik dapatditerapkan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

Prof Didin Muhafidin menegaskan bahwa Agile Governance atau tata kelola yang lincah menjadi faktorutama dalam menjamin keberlangsungan suatu negara. Dia mengilustrasikan bagaimana ketidakmampuan sebuah negara dalam merespons perubahan dengancepat dan tepat dapat berujung pada ketidakstabilan, seperti yang terjadi pada Uni Soviet dan Yugoslavia. 

Dua negara tersebut gagal mempertahankan keberadaannyadan mengalami kehancuran akibat tidak mampumenerapkan Agile Governance dalam kebijakan mereka.

Menurutnya, Agile Governance dalam konteksketerbukaan informasi publik harus mencerminkan prinsiptransparansi, aksesibilitas, dan kecepatan dalampenyampaian informasi kepada masyarakat. Faktor utamadalam penerapan kebijakan publik yang efektif adalahadanya komunikasi berbasis informasi yang sahih, valid, dan transparan.

Selain itu, Prof Didin juga menguraikan berbagai konsepdan indikator keberhasilan Agile Governance, antara lain pelayanan yang gesit dan fleksibel dalam birokrasi, kecepatan dan ketepatan dalam meraih peluang sertainovasi kebijakan, responsivitas dalam menghadapiperubahan lingkungan sosial dan ekonomi, sertakemampuan mengambil kebijakan yang akurat, adil, dan berkualitas dengan biaya efisien.

Prinsip keterbukaan informasi publik yang harus dijunjungtinggi meliputi aksesibilitas informasi bagi semua warganegara, pengecualian informasi yang sangat ketat dan terbatas, serta penyediaan informasi secara cepat dan efisien. Dengan menerapkan Agile Governance, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan informasipublik dengan sistem yang lebih responsif dan efisien.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, Agile Governance berarti sistem birokrasi yang adaptif dan responsif dalam menyediakan informasi yang mudahdiakses, cepat, dan biaya ringan. Hal ini bertujuan untukmenjamin hak warga negara dalam memperolehinformasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, sertamembangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sistem birokrasi Indonesia yang masih banyakdipengaruhi oleh Weberian Good Governance berdampakpada penerapan Agile Governance yang menghadapiberbagai tantangan, terutama budaya paternalistik yang masih kuat. Di negara-negara seperti Vietnam dan Filipina, konsep ini telah berhasil diterapkan denganbirokrasi yang lebih fleksibel dan adaptif.

Strategi kebijakan publik yang efektif harus melibatkanberbagai pendekatan untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi dapat berjalan optimal. Tiga pendekatan utama yang dapat diterapkan adalahpemihakan, pembenahan, dan percepatan. 

Pemihakan berarti pemerintah daerah harus memiliki keberpihakanterhadap keterbukaan informasi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Pembenahan meliputireformasi institusional dan peningkatan kinerja pelayananpublik berdasarkan prinsip good governance dan clean government. Adapun percepatan dilakukan denganmendorong inovasi dan sektor ekonomi unggulan dengantransparansi kebijakan informasi publik.

Selain itu, ada beberapa langkah strategis yang dapatdilakukan, seperti meningkatkan kompetensi pengelolainformasi, mengadakan lokakarya keterbukaan informasi, serta menyusun strategi komunikasi publik yang efektif.

Keterbukaan informasi publik membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, di antaranya memudahkanmasyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah, meminimalkan potensi korupsi dan penyalahgunaankekuasaan, meningkatkan kepercayaan publik terhadappemerintah, serta mendukung tata kelola pemerintahanyang lebih baik.

Sebagai ukuran komprehensif, servqual sektor publik juga menjadi parameter dalam menilai efektivitas keterbukaaninformasi. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, keandalan layanan, serta pendekatan pemecahanmasalah menjadi indikator penting dalam memastikanketerbukaan informasi berjalan dengan baik.

Adapun strategi kebijakan publik dalam keterbukaaninformasi mencakup peningkatan kompetensi dalampengelolaan dan dokumentasi informasi publik, penguatanstrategi komunikasi publik yang transparan dan akurat, penyediaan akses informasi yang merata dan adil bagiseluruh masyarakat, serta edukasi dan sosialisasi kepadagenerasi muda mengenai keterbukaan informasi publik.

Agile Governance dalam keterbukaan informasi publikmerupakan solusi efektif untuk menghadapi tantanganbirokrasi di era digital. Dengan tata kelola yang lebihfleksibel, adaptif, dan berbasis transparansi, pemerintahdapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagimasyarakat. 

Diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat ini menjadi langkah penting dalammerumuskan kebijakan strategis demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

Diskusi dengan moderator Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Dr Erwin Kustiwan, menghasilkanr ekomendasi strategis untuk mendorong implementasi Agile Governance dalam keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, Komisi Informasi Jawa Barat berkomitmenuntuk terus memperjuangkan keterbukaan informasi demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Editor : Okky Adiana