JAKARTA, iNewsCimahi.id - Di tengah spekulasi tentang potensi merger antara dua raksasa teknologi, Grab dan GoTo, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengambil langkah awal dengan melakukan penelitian mandiri.
Meskipun belum ada notifikasi resmi dari kedua belah pihak, Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menegaskan pentingnya antisipasi sejak dini. “KPPU mulai menyusun opsi-opsi kebijakan apabila transaksi merger ini terealisasi,” Kata Fanshurullah dikutip Jumat (23/5/2025)
Merger kedua raksasa digital tersebut diperkirakan bakal bernilai Rp114,8 triliun diduga bisa berdampak signifikan terhadap struktur pasar dan persaingan usaha di Indonesia.
Fanshurullah menegaskan, berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023, lembaga tersebut akan menilai berbagai aspek penting dari transaksi merger. "Ini termasuk potensi hambatan masuk pasar, perilaku anti-persaingan, efisiensi, hingga perlindungan terhadap UMKM," katanya.
Fanshurullah menambahkan, KPPU juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan penilaian mandiri atau self-assessment sebelum memproses merger mereka. "Jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat. KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif bahkan membatalkan merger tersebut," tegasnya.
Langkah ini, kata Fanshurullah, menunjukkan komitmen KPPU untuk menjaga iklim usaha yang kompetitif dan adil, terutama di sektor digital yang semakin strategis bagi perekonomian nasional.
Editor : Okky Adiana
Artikel Terkait
