Sekretaris DJPK Kemenkeu, Ludiro, menekankan bahwa tantangan besar dalam kebutuhan pendanaan pembangunan harus dijawab melalui pemanfaatan sumber pembiayaan kreatif.
"Melalui UU HKPD, pemerintah memberikan tiga instrumen pembiayaan bagi daerah: pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Ini diharapkan mampu mendorong sinergi pembiayaan pembangunan daerah," ujarnya.
Pembiayaan daerah berbasis kolaborasi, seperti skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), juga didorong untuk digunakan oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan kinerja baik, seperti yang terjadi di Maluku dan Sulawesi Tengah, yang membentuk Dana Abadi Daerah.
Acara dilanjutkan dengan fireside chat oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A., yang menyoroti pentingnya terobosan pembiayaan kreatif dan sinergi pembangunan wilayah.
"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan sinergi antara sektor ekonomi dan pembangunan wilayah, yang dapat menjadikan Indonesia negara berpenghasilan tinggi," tegasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan kerjasama pre-heating dan closing remarks dari Dr. Iendra, S.T., M.Si., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan pembangunan berkualitas untuk mengatasi tantangan pengangguran dan mendorong PDB, dengan target pengelolaan emisi sebesar 900 juta sebagai kontribusi berkelanjutan.
Berbagai lokakarya melengkapi kegiatan ini, di antaranya "Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Daerah" dan "Kepemimpinan Daerah Transformatif untuk Akselerasi Inovasi Infrastruktur," yang menghadirkan narasumber dari PT SMI, Bappeda Jawa Barat, dan para akademisi ITB.
Editor : Okky Adiana
Artikel Terkait
