BANDUNG, iNewsCimahi.id - Koalisi Mahasiswa Pemuda Nusantara (KMPN) angkat bicara terkait polemik tulisan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief tentang etika menuju 2024. Tulisan tersebut dianggap tidak ada persoalan.
Koordinator Koalisi Mahasiswa Pemuda Nusantara (KMPN) Dinar Puradinata mengatakan, tulisan tersebut tidak perlu dibesar besarkan. Justru dia menilai ini suatu hal yang tepat dan pantas. Hal itu sesuai dengan permintaan Ketua Bawaslu kepada Panglima TNI. Di mana, Bawaslu meminta dukungan sistem keamanan, intelijen, dan sistem keamanan rakyat semesta (Hankamrata) untuk seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.
Bawaslu juga meminta dukungan keamanan dari TNI pada seluruh tingkat teritorial mulai tingkat Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Resor Militer (Korem) sampai Komando Daerah Militer (Kodam) untuk seluruh jajaran Bawaslu hingga Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024.
"Mayjen Kunto Arief sudah melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan UU TNI Pasal 7 (1) bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.” ujar dia.
Diketahui, pada tanggal 10 april 2023 Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief selaku Pangdam III Siliwangi membuat tulisan yg berjudul etika menuju 2024. Dalam tulisannya, Pangdam mengatakan “TNI harus sedikit mengambil posisi”.
Menurut dia, tulisan “harus sedikit mengambil posisi” itu, adalah sebagai tindakan pencegahan terkait prajurit prajurit yang ada di tingkat Koramil dan tingkat Kodim di wilayah Kodam III Siliwangi agar dapat lebih berperan aktif ikut mengamankan pemilu, Kerja sama dengan kepolisian.
Data BPS jumlah penduduk di jawa barat mencapai 49.935.858 jiwa dengan total (DPT) mencapai 33.276.905 orang, dengan total DPT yang tinggi tentu dikhawatirkan akan menyebabkan suhu politik yang memanas dan rentan akan gesekan dan konflik kepentingan.
"Statement Mayjen Kunto Arief sudah tepat agar mendorong setiap orang yang berkontestasi mengedepankan etika politik dan tidak asal bicara karena setiap ucapan pemimpin harus penuh pertanggung jawaban, " jelas dia.
Dalam tulisannya, Mayjen Kunto Arief juga mengatakan bahwa partai sebagai wahana formal harus memiliki tanggung jawab agar dapat menjadi public educator supaya komunikasi politik yang terjadi memiliki nilai niliai yang bijaksana, beretika dan beradab.
Maka patut dipertanyakan jika tulisan tersebut dianggap bermuatan politis, justru kami menilai bahwa tulisan tersebut adalah bentuk tanggung jawab dia sebagai unsur Forkopimda Jawa Barat. Hal ini dalam upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat Jawa Barat agar tetap terjaga dalam situasi yang teduh ditengah kondisi politik yang nanti kian memanas.
Editor : Okky Adiana
Artikel Terkait
