BANDUNG, iNewsCimahi.id - Untuk mengurangi risiko banjir dan longsor yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, Pemdaprov Jabar melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Menurut KDM sapaan akrab Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, OMC merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana yang dilakukan Pemdaprov Jabar untuk mengurangi risiko banjir dan longsor.
"Salah satu langkah konkret yang kami lakukan adalah membenahi tata ruang, khususnya di kawasan Puncak dan seluruh wilayah Jawa Barat. Kami berani mengambil tindakan tegas, termasuk pembongkaran bangunan yang menutupi area resapan air," kata KDM usai melepas OMC di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Selasa (11/3/2025).
KDM menegaskan, air yang seharusnya terserap akan langsung mengalir deras ke Cisarua, lalu ke Kali Bekasi, hingga ke Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta. Oleh karenanya bangunan yang menutupi area resapan air harus dibongkar.
Menurutnya, Pemprov Jabar telah melakukan berbagai langkah pencegahan, mulai dari hulu hingga hilir, guna meminimalisir dampak bencana.
Selain penataan ruang, Pemdaprov Jabar juga tengah melakukan pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS). Saat ini, alat berat telah diterjunkan ke sejumlah lokasi strategis, dan Pemdaprov Jabar tengah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi lahan di sekitar DAS yang kerap menjadi kendala dalam upaya konservasi.
"Kita sudah melihat bahwa banyak daerah aliran sungai, seperti di Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi, yang sudah bersertifikat. Ini harus segera dibenahi agar ekosistem sungai tetap terjaga," tuturnya.
Selain itu, Ia menjelaskan OMC dilakukan dengan tujuan utama mengalihkan curah hujan ke daerah yang lebih aman, seperti laut dan Danau Jatiluhur, guna mencegah intensitas hujan yang tinggi di kawasan rawan banjir.
Gubernur Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kesadaran ekologis, yang ia sebut sebagai taubat ekologi.
"Di bulan Ramadan ini, kita harus melakukan taubat ekologi. Artinya, pemerintah dan masyarakat harus memperbaiki tata ruang serta mengubah pola hidup agar tidak lagi merusak lingkungan. Sungai bukan tempat pembuangan sampah, melainkan sumber kehidupan yang harus kita jaga," tegasnya.
Kolaborasi dengan TNI
Sebagai langkah lanjutan, Pemdaprov Jabar akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Mabes TNI AD dan menjajaki kerja sama dengan Mabes TNI AL untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai dan laut.
Kolaborasi ini juga melibatkan TNI AU dalam pemantauan udara serta BMKG untuk penguatan teknologi pemantauan bencana.
"Tahun ini, Jawa Barat akan memiliki dua radar cuaca baru, satu di wilayah selatan dan satu di Cekungan Bandung. Selain itu, akan ada alat pendeteksi kualitas udara serta sistem peringatan dini bencana yang lebih canggih," ungkap Dedi Mulyadi.
Gubernur juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan berbasis data dengan penganggaran yang tepat sasaran, agar kebijakan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif.
"Pemerintah sebenarnya memiliki banyak lembaga yang menyediakan data dan pengetahuan. Namun, sering kali perencanaan dan penganggaran masih belum selaras. Ini yang harus kita benahi agar kebijakan pembangunan di Jawa Barat semakin terarah," pungkasnya.
Editor : Okky Adiana
Artikel Terkait
