BANDUNG, iNewsCimahi.id - Akademisi dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) Wahyudi Adiprasetyo mengusulkan perlunya dibentuk Direktorat Jenderal Pos dan Logistik di bawah naungan Kementerian Perhubungan RI di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktorat Jenderal tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi sektor pos dan logistik di Indonesia. Selama ini sektor pos berada di bawah Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Sedangkan sektor logistik yang secara regulasi menjadi satu kesatuan dengan Pos masih menyebar di berbagai kementerian dan lembaga. Inilah saatnya sektor Pos dan Logistik memiliki “rumah” untuk mengatur, menata kelola dan mengembangkannya.
Ukuran pasar industri pos dan logistic diperkirakan mencapai angka 122,22 milar USD dan peran strategisnya bagi ekoenomi nasional maka pembentukan direktorat jenderal itu terasa sangat penting dan genting.
Menurut Wahyudi, direktorat jenderal ini penting untuk menjawab berbagai tantangan distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia. Di mana, dalam kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, sektor pos dan logistik menjadi kunci pemerataan ekonomi di semua wilayah.
Dalam konteks global, sektor pos memiliki kekhasan yakni menjadi anggota badan internasional yang bernama Universal Postal Union (UPU) yang memiliki keanggotaan seluruh negara dimuka bumi ini. Hal ini penting karena terkait dengan kewajiban untuk menyediakan layanan universal.
“Dengan dibentuknya direktorat jenderal ini adalah bentuk komitmen pemerintah mengoptimalkan infrastruktur pos dan logistik, mengadopsi teknologi digital seperti Internet of Things (IoT) dan blockchain, serta menetapkan regulasi demi meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi,” kata Wahyudi.
Nantinya, Direktur Jenderal Pos dan Logistik akan memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antardaerah. Infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan pusat distribusi akan ditingkatkan agar dapat memperlancar akses layanan logistik yang merata.
“Langkah ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih di atas 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di atas Singapura yang hanya 8% dan Malaysia sekitar 13%,” tegas dia.
Selain itu, digitalisasi pos dan logistik akan dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi IoT, AI, dan blockchain guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Adopsi teknologi ini diyakini akan mempercepat pengiriman barang, terutama untuk kebutuhan e-commerce yang terus meningkat yang menjadi andalan untuk peningkatan peran UMKM dalam perekonomian nasional.
Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan proyeksi nilai pasar e-commerce mencapai USD 83 miliar pada tahun 2025, Indonesia membutuhkan sistem logistik yang modern dan terintegrasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital.
Menurut dia, pembentukan Direktorat Jenderal Pos dan Logistik merupakan langkah penting dalam memastikan distribusi bahan pokok dan energi berjalan lancar ke seluruh pelosok negeri. “Dengan adanya Direktorat ini, kita berharap distribusi logistik di seluruh Indonesia dapat lebih efisien dan merata. Ini juga akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujar Wahyudi.
Editor : Okky Adiana
Artikel Terkait
