Sekjen Kemendagri Kukuhkan Rektor IPDN Prof Hadi Prabowo sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan

JAKARTA, iNewsCimahi.id - Rektor Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Hadi Prabowo resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu pemerintahan IPDN, di Aula Zamhir Islamie IPDN kampus Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Pengukuhan dilaksanakan setelah Prof Hadi menyampaikan orasi ilmiahnya yang bertajuk “Transformasi Pemerintahan Digital Menuju Indonesia Emas 2045”. Keberhasilan Prof Hadi dalam mencapai guru besar merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasinya terhadap ilmu pemerintahan di Indonesia.

Selama menjabat sebagai Rektor IPDN terhitung sejak tahun 2020 hingga hari ini, kepakarannya dalam ilmu pemerintahan telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan knowledge dan point of view dalam dunia pemerintahan.

Hal ini juga ditegaskan dengan banyaknya apresiasi yang diberikan baik oleh Presiden RI, Menteri Dalam Negeri dan pejabat tinggi Indonesia lainnya kepada Beliau. Tidak hanya memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi,

Prof Hadi juga memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang luas dalam dunia pemerintahan, salah satu buktinya yakni dianugerahkannya piagam penghargaan sebagai tokoh inspiratif Jawa Tengah dalam bidang pendidikan kedinasan pada tahun 2022 dan penghargaan sebagai anugerah tokoh perdamaian dunia bidang pendidikan dan kesejahteraan pada tahun 2023 serta masih banyak lagi.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof Hadi mengemukakan bahwa transformasi digital dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan disusunnya strategi transformasi digital,

“Strategi awal yang perlu dilakukan dalam percepatan transformasi digital di Indonesia adalah menyusun model grand desain nasional yang diikuti dengan desain sektoral dan lokal. Desain transformasi digital ini menjadi pemandu bagi seluruh instansi pemerintah secara kolektif dalam merubah sistem tata kelola manual menjadi tata kelola digital," ujar Prof Hadi, dalam siaran persnya.

Strategi yang selanjutnya ialah menciptakan desain regulasi dengan cara membuat sistem digital sebagai pengendali proses bisnis, lalu menciptakan pula desain kelembagaan terutama pada tata kerja dan sistem subversi.

“Pembangunan literasi digital publik, penyiapan infrastruktur digital dan human dignity and publik value yakni strategi untuk menyiapkan kebijakan yang menjamin agar transformasi pemerintahan digital tidak menyebabkan pemerintahan kehilangan sentuhan kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan transformasi digital," tutur Prof Hadi.

Dia menambahkan, IPDN sebagai salah satu sekolah kedinasan terbaik di Indonesia harus menjadi salah satu strategi dalam membangun sumber daya manusia birokrasi yang menguasai teknologi dan sekaligus mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sebagai modal untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap diwarnai dengan sentuhan kemanusiaan dan pada akhirnya dapat menghadirkan layanan pemerintahan yang humanis serta menciptakan pemerintahan yang rahmatal lil alamin.

"Melalui ketujuh strategi tersebut, transformasi digital di Indonesia diharapkan dapat berjalan sistematis, terarah, menyeluruh dan mampu membawa perubahan signifikan dalam daya saing digital global Indonesia tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia," papar Prof Hadi.

Selain itu, Suhajar Diantoro meyakini bahwa dengan dicapainya jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar IPDN, Prof Hadi dapat terus meningkatkan peran dan fungsi IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berperan penting dalam peradaban kehidupan bangsa.

“Dengan dilaksanakannya pengukuhan guru besar ini, diharapkan dapat melahirkan guru besar yang mampu mendharmabaktikan ilmunya bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga ini juga berdampak pula kepada IPDN, dengan dukungan para guru besar ini diharapkan IPDN mampu menjadi think tank Kemendagri dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam pemerintah pusat maupun daerah," ujar Suhajar.

Sekjen Kemendagri juga berharap dengan bertambahnya guru besar di IPDN, kajian-kajian penelitian di IPDN mampu menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tingkat nasional dan daerah.  

Selain Prof. Hadi, pada hari yang sama IPDN juga turut serta mengukuhkan 6 guru besar IPDN lainnya yakni Prof. Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si sebagai guru besar dalam Bidang ilmu Administrasi dengan orasi ilmiah "Reformasi Administrasi Publik Menuju Birokrasi Modern dengan Paradigma dari Pendekatan Egosistem ke Pendekatan Ekosistem", Prof. Dr. Drs. H. Mansyur, M.Si sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Administrasi dengan mengusung orasi ilmiah

"Dilema Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia", Prof. Dr. Drs. Kusworo, M.Si  sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Manajemen dengan orasi ilmiah "Perencanaan Partisipatif dalam Perspektif Collaborative Governance di Kabupaten/Kota Indonesia", Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Pemerintahan dengan orasi ilmiah

"Memaknai Kembali Ilmu Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan",  Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si., Ak.,  CA sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Pemerintahan dengan orasi ilmiah "Menyederhanakan Mekanisme Demokrasi Upaya Memperkuat Pemerintahan" dan Prof. Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., C.A sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan dengan orasi ilmiah "Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan".

Editor : Okky Adiana